Koordinasi Dengan Dinkes, Kadivpas : Pemenuhan Layanan Kesehatan WBP Jadi Prioritas

Demi kesetaraan pelayanan kesehatan Napi, Kadivpas dorong kerjasama dengan UPT Kesehatan sekitar Lapas/Rutan.

Mataram – Bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kumham NTB, Maliki, yang difasilitasi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Daerah Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih M.Si mengadakan pertemuan internal membahas pemenuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi WBP Non JKN untuk Lapas/ Rutan di NTB pada Rabu, 15/09/2021. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Kota Mataram, Kepala Dinas Sosial, Kepala Rumah Sakit Daerah Kota Mataram, Kepala Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dan Kepala BPJS Provinsi NTB.

Maliki didampingi oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mataram beserta staf Perawatan, memberikan gambaran umum kondisi overcrowded diseluruh Lapas/Rutan NTB yang mencapai hampir 60% dari kapasitas Lapas/Rutan sehingga kondisi ini akan memberikan resiko cukup berat pada kondisi kesehatan WBP Lapas/Rutan. Disamping itu, dari 3.304 WBP yang ada di Lapas/Rutan se-NTB hanya 704 WBP yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional berupa BPJS. Kendala utama bagi WBP adalah tidak memiliki kartu identitas untuk pengurusan BPJS dan fasilitas kesehatan lainnya. Diungkapkan pula oleh Maliki, bahwa anggaran kesehatan masing-masing Lapas/Rutan tidak mencukupi untuk pemenuhan layanan kesehatan rujukan jika WBP memerlukan tindakan medis pada fasilitas kesehatan rawat inap.

“Anggaran kesehatan tidak cukup meng-cover seluruh napi. Untuk itu perlu kerjasama dengan Dinkes beserta jajaran,” ungkap Maliki.

Niatan ini disambut sangat baik oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan sehingga dianggap perlu untuk merancang MOU atau kesepakatan antara Lapas/Rutan dengan Unit Pelaksana Teknis Kesehatan terdekat untuk layanan rawat jalan dan MOU dengan RS Daerah untuk layanan rawat inap dengan menunjukkan kartu identitas kependudukan. Bagi WBP yang tidak memiliki kartu identitas kependudukan, maka dapat menggunakan hak pemenuhan kesehatannya langsung pada Rumas Sakit Umum Provinsi NTB. Diharapkan MOU ini akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh Lapas/Rutan se-NTB agar hak WBP untuk mendapatkan layanan kesehatan secara baik dapat terpenuhi.

“Awalnya kami akan menggunakan 2 UPT Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas II Mataram dan Lapas Kelas II Mataram saja untuk proyek percontohan, namun Ibu Asisten menghendaki untuk melakukan MOU dengan fasilitas kesehatan pada masing-masing Lapas/Rutan se-NTB, jadi ini merupakan terobosan yang baik dan akan segera kami tindak lanjuti. Bagaimanapun, WBP merupakan obyek dalam pelayanan publik untuk kami. Mereka harus kami jaga dan berikan hak dengan sesuai dan semestinya”, tutur Maliki saat dimintai keterangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.